Bangkinang Kota — Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (23/2/2026). Pemerintah Kabupaten Kampar menyiapkan langkah konkret, termasuk operasi pasar, untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi daerah dalam menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas strategis. Kenaikan harga cabai rawit di ratusan daerah menjadi perhatian, diikuti beras, daging sapi, ayam, dan telur yang berpotensi meningkat menjelang hari besar keagamaan.

Mendampingi Wakil Bupati, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Pemkab Kampar menegaskan akan memperkuat pemantauan harga di pasar tradisional maupun distributor untuk menekan laju inflasi. Selain operasi pasar, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan stok bahan pangan.

Misharti menekankan TPID dan dinas terkait perlu meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan tidak terjadi permainan harga maupun penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Tingkatkan peninjauan langsung ke pasar dan distributor agar stabilitas harga tetap terjaga serta masyarakat tidak terdampak lonjakan harga,” ujarnya.

Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan berjalan hingga Oktober mendatang.

Pemkab Kampar menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan BPHTB dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Usai mengikuti rakor, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pengawasan stok pangan selama Ramadhan.

Wabup Kampar menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi segera menindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan guna menjaga stabilitas harga serta mendukung program strategis nasional.(ADV)