Pekanbaru — Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan arah kepemimpinannya yang berorientasi pada transparansi dan disiplin tata kelola keuangan daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026).

Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa Yuzar ingin memastikan pengelolaan anggaran daerah berada dalam koridor akuntabilitas yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Acara penyerahan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Riau turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, dan Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar agenda rutin yang wajib dilakukan pemerintah daerah. Ia memaknai proses tersebut sebagai bentuk komitmen moral pemerintah terhadap warga Kampar.

“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat Kampar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Yuzar.

Yuzar menambahkan, Pemkab Kampar siap menjalani pemeriksaan BPK secara terbuka dan kooperatif. Baginya, sikap transparan terhadap proses audit merupakan inti dari upaya pembenahan birokrasi yang tengah ia jalankan sejak awal masa kepemimpinan.

Ia berharap pemeriksaan berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik. Namun Yuzar mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir yang ingin ia kejar, melainkan sebuah fondasi agar sistem keuangan daerah terus selaras dengan kebutuhan pembangunan.

“Opini WTP adalah cerminan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal harus berdampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” kata Yuzar.

Komitmen tegas Bupati Kampar itu mendapat apresiasi dari Kepala BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto. Ia menilai ketepatan waktu penyerahan LKPD mencerminkan keseriusan Pemkab Kampar dalam memperkuat akuntabilitas keuangan.

“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Kampar yang menyerahkan LKPD sesuai jadwal. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Binsar.

Usai penyerahan tersebut, BPK akan memulai proses pemeriksaan LKPD Unaudited 2025. Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan seluruh perangkat daerah akan mendukung penuh tahapan pemeriksaan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan langkah ini, Ahmad Yuzar kembali menempatkan dirinya sebagai figur yang mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran yang bersih—sebuah pendekatan yang ia tekankan sebagai kunci pembangunan Kampar yang berkelanjutan.(ADV)