Bangkinang Kota - Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan Bupati Kampar yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, saat mengikuti entry meeting pemeriksaan secara daring, Kamis (2/4).

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu dipusatkan di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Muhammad menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk bersikap terbuka dan proaktif selama proses audit berlangsung. Ia menilai, kelancaran pemeriksaan sangat bergantung pada kesiapan data dan kecepatan respons dari masing-masing OPD.

“Seluruh OPD harus kooperatif. Siapkan dokumen dan data yang dibutuhkan tim pemeriksa. Jangan ada yang ditunda-tunda,” tegas Muhammad.

Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran menjadikan audit ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan.

Muhammad juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan sikap terbuka, ia optimistis proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Inspektur Kabupaten Kampar, jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat DPRD Kampar.

Sementara itu, entry meeting ini merupakan tahapan awal dari rangkaian pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK. Agenda tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah terkait mekanisme serta ruang lingkup audit.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung proses pemeriksaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(ADV)