BANGKINANG KOTA — Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Jumat (10/4/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.

Kegiatan monitoring berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar dan diikuti jajaran pejabat daerah secara langsung maupun virtual. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar, Ardi Mardiansyah, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Kampar melalui sambungan Zoom Meeting.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar penyesuaian sistem kerja, melainkan bagian dari strategi besar penghematan anggaran sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, ia menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan.

“WFH bukan berarti kelonggaran tanpa tanggung jawab. Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga. ASN harus tetap produktif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Yuzar.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD untuk memperkuat pengawasan internal terhadap kinerja pegawai. Menurutnya, sistem kerja jarak jauh tetap harus diimbangi dengan pelaporan yang jelas, terukur, serta pemanfaatan teknologi komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan efektif.

Dalam sesi evaluasi, masing-masing OPD memaparkan pelaksanaan WFH di instansi mereka. Paparan meliputi sistem absensi digital, penggunaan aplikasi rapat daring, hingga langkah efisiensi operasional seperti pengurangan penggunaan ruang kerja guna menghemat energi.

Bupati Kampar menyimak setiap laporan yang disampaikan, sekaligus memberikan arahan terhadap sejumlah kendala yang muncul di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat dalam menyelesaikan hambatan, agar pelaksanaan WFH tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

“Evaluasi ini akan kita lakukan secara berkala, setiap hari Jumat. Dengan begitu, kita bisa melihat perkembangan dan memastikan kebijakan ini berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, Yuzar mengingatkan bahwa OPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap harus beroperasi seperti biasa. Ia meminta agar tidak ada kompromi terhadap kualitas layanan publik, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

Menurutnya, kebijakan WFH justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong peningkatan disiplin, kreativitas, dan inovasi di kalangan ASN. Ia berharap pola kerja baru ini mampu melahirkan sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien.

“Kita harus membuktikan bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan maksimal, meski dengan pola kerja yang berbeda,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bupati Kampar juga mengimbau ASN yang menjalankan Work From Office (WFO), khususnya pada hari Jumat, agar menggunakan kendaraan yang lebih hemat energi seperti sepeda dan sepeda motor.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara rutin, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja ASN sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.(ADV)