KAMPAR – Komisi II DPRD Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi kekosongan obat di RSUD Bangkinang yang diperkirakan dapat terjadi mulai Agustus 2026. DPRD menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat, Tony Hidayat, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).

Menurut Tony, dari total pagu belanja obat RSUD Bangkinang sebesar Rp6,7 miliar, sekitar Rp4,7 miliar telah digunakan. Artinya, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp2 miliar, sementara kebutuhan belanja obat rumah sakit mencapai sekitar Rp1 miliar setiap bulan.

“Hal yang paling krusial adalah soal ketersediaan obat. Dari pagu belanja obat yang tersedia, sebagian besar sudah terpakai,” kata Tony.

Ia menyebut kondisi tersebut membuat stok anggaran obat diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juli 2026. Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah daerah, rumah sakit dikhawatirkan mengalami kekosongan obat sebelum APBD Perubahan disahkan.

“Kalau melihat kebutuhan sekarang, kemungkinan obat hanya tersedia sampai Juli. Yang dikhawatirkan terjadi kekosongan obat pada Agustus hingga sebelum APBD Perubahan disahkan,” ujarnya.

Komisi II DPRD Kampar menilai persoalan tersebut bukan karena daerah tidak memiliki dana, melainkan akibat keterbatasan aturan terkait pagu belanja obat yang telah ditetapkan.

Tony menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki potensi sumber pendanaan lain, termasuk dari piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bisa ditagih setiap bulan.

“Uangnya sebenarnya ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang setiap bulan bisa ditagih. Tetapi batas maksimal belanja obat yang diperbolehkan pemerintah hanya segitu,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Komisi II DPRD Kampar meminta Pemkab segera melakukan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan dibahas. DPRD juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menutupi kebutuhan mendesak pengadaan obat rumah sakit.

“Kami meminta pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran, mungkin bisa dilakukan pada Juni nanti, khusus untuk menggeser pagu belanja obat rumah sakit. Ini mendesak,” tegas Tony.

Ia mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, pelayanan rumah sakit berpotensi terganggu akibat keterbatasan stok obat.

“Kalau ini tidak segera dilakukan, rumah sakit bisa tidak berfungsi optimal karena tidak ada obat,” pungkasnya.(Adv)