PEKANBARU, — Wakil Bupati Kampar, Misharti, menghadiri rapat koordinasi penyelesaian Administrasi Ganti Kerugian Tanah (AGHT) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Rengat, khususnya Seksi Lingkar Pekanbaru, di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (14/4).

Rapat tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan yang masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

Dalam forum itu, Misharti menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh proses percepatan penyelesaian administrasi lahan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak pembangunan.

“Pembangunan jalan tol ini memiliki dampak besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penyelesaian ganti rugi lahan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan tetap mengedepankan keadilan bagi masyarakat,” kata Misharti.

Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, para Kepala Kejaksaan Negeri dari kabupaten/kota terdampak proyek, Ketua Pengadilan Negeri, serta jajaran PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol.

Dalam pembahasan, sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lapangan menjadi perhatian bersama. Mulai dari sinkronisasi data kepemilikan lahan, kendala administrasi, hingga penyelesaian aspek hukum terkait pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

Misharti menilai koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala tersebut. Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengadilan, dan pihak pelaksana proyek perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan sesuai target.

Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung seluruh tahapan penyelesaian lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pihak PT Hutama Karya memaparkan perkembangan pembangunan ruas Tol Pekanbaru–Rengat dan sejumlah hambatan yang masih ditemui dalam proses penyelesaian administrasi lahan.

Ruas Tol Pekanbaru–Rengat merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, sekaligus meningkatkan aksesibilitas serta mobilitas barang dan jasa di Provinsi Riau.(Adv)