BANGKINANG KOTA — Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi serta penguatan produk UMKM berbasis halal.

Hal itu disampaikan Misharti saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).

Dalam rapat tersebut, Misharti menilai pengendalian inflasi menjadi isu penting karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Menurut dia, pemerintah daerah harus bergerak cepat mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pada sektor pangan.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Misharti.

Ia mengatakan Pemkab Kampar terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Langkah itu dilakukan melalui pengawasan pasar, penguatan ketahanan pangan, hingga pemberdayaan petani lokal.

Selain membahas pengendalian inflasi, rapat tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah pusat untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misharti menyebut kebutuhan rumah layak di Kabupaten Kampar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari penyediaan lahan hingga keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan kementerian terkait, pengembang perumahan, dan sektor perbankan guna mempercepat realisasi program di daerah.

“Program ini sangat relevan bagi Kampar karena kebutuhan hunian terus meningkat. Pemerintah daerah siap mendukung percepatan realisasinya,” katanya.

Pada agenda sosialisasi jaminan produk halal, Misharti juga menyoroti potensi besar sektor UMKM di Kabupaten Kampar, khususnya di bidang kuliner dan produk olahan pangan.

Ia menilai sertifikasi halal dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar.

“Produk halal adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional,” ucapnya.

Menurut Misharti, penguatan UMKM halal menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Pemkab Kampar akan terus mendukung pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar sertifikasi halal.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjalankan berbagai program strategis nasional, termasuk pengendalian inflasi, penyediaan rumah rakyat, dan penguatan daya saing produk lokal.

“Kampar siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk menciptakan ekonomi yang stabil, masyarakat yang sejahtera, dan produk lokal yang berkualitas,” tutupnya.(Adv)